REI: Ini 4 Usulan Perbaikan Kebijakan Pajak,

Gairahkan Pasar Properti

Ipak Ayu H Nurcaya Senin, 22/02/2016 15:10 WIB

Ilustrasi pembangunan apartemen

Reuters

Bisnis.com, JAKARTA—Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan perbaikan

kebijakan pajak pada sektor properti.

Hal ini diyakini akan menjadi sumber utama pendorong pertumbuhan pasar properti

yang lesu pada tahun lalu.

Bendahara Umum Real Estat Indonesia (REI) Tulus Santoso mengatakan

ada empat usulan yang menjadi fokus REI mengenai kebijakan pajak.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar ditanggung pemerintah untuk konsumen

dan Pajak Penghasilan (PPh) 1% untuk penembang untuk rumah susun sederha

milik (rusunami) dengan harga di atas Rp144 juta. REI mengusulkan kenaikan

batas harga menjadi Rp188 hingga Rp200 juta yang dikenakan pajak tersebut.

Kedua, meninjau kembali kembali ketentuan pemungutan PPh pasal 22 untuk

harga hunian di bawah Rp5 miliar. "Ini sudah tidak relevan lagi, dihapuskan saja,"

katanya di Jakarta.

Ketiga, mengenai kebijakan tax amnesty. REI meminta segera disampaikan

rinciannya pada pengembang. "Kami juga mengusulkan PPh dan BPHTB

untuk dana investasi real estate (DIRE) sebesar 0%," kata Tulus.

Tulus mengatakan tarif PPh final 1% untuk DIRE dilakukan sejak berlakunya

RPP ini sampai 2020. Sedangkan PPh final 5% mulai dapat diberlakukan sejak 2012.

Sebelumnya, adapun jenis-jenis pajak yang dikenakan pemerintah terhadap

setiap transaksi properti di Indonesia, lanjutnya, ada pph jual beli 5%, BPHTB 5%,

PPN 10%, PBB 0,5%, pph sewa 10%, ppnbm (untuk rumah mewah) 20% dan

pph pasal 22 (untuk rumah sangat mewah) 5%.

Apps Bisnis.com available on:

Sumber : property bisnis.com